Gaji UMK Bireuen Tahun 2021

Gaji UMR/UMP Mimika Terbaru

1. Gaji UMP

mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Rentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang seharusnya ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan memutuskan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Jikalau dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran apabila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan menurut Kebutuhan Hidup Sesuai (KHL) dengan memutuskan banyak hal.
Namun sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dibuat dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa nilai penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang seharusnya Anda ketahui, yaitu seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digalakkan oleh banyak karyawan, terutama dalam hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran spesifik untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada bermacam jenis variabel dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara tentang upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun pelaksana bidang usaha, tentu saja Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan dan keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan mendapatkan penghasilan sebagai pendapatan yang layak.

Merujuk dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Berdasarkan pengertian itu dapat diambil simpulan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran upah, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku satu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga bisa mendapat bayaran yang layak. Tentunya hal itu layak dengan beban kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Meski besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk bagian standar bayaran minimum. Bentuknya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yaitu pembayaran baik secara lantas maupun tidak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Meski ini istilah UMR memang telah tidak dipakai lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan begitu, standar bayaran regional yang ditentukan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala bayaran layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin rujukan tersebut menurut kebutuhan hidup layak.
Hukuman, apabila terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar bayaran terhadap pekerja dituntaskan UMR atau UMK bisa melaksanakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah diatur dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap regulasi.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial. 
Ketetapan regulasi tersebut dalam upaya ini nantinya akan via beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan negosiasi bipartit apabila selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara simpelnya, bayaran yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditentukan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan begitu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beraneka sisi hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,