Gaji UMR Rokan Hilir Tahun 2021

Gaji UMR/UMP Langsa Terbaru

1. Gaji UMP

Bicara tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, arti UMP bisa dimaksudkan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan mempertimbangkan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup sesuai, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Jikalau dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jikalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Cocok (KHL) dengan mempertimbangkan banyak hal.
Tetapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda kenal, yaitu seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digalakkan oleh para buruh, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran tertentu untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada bermacam ragam unsur dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi berkenaan penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun eksekutor bidang usaha, tentu saja Anda harus mendalaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan dan keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja mendapat gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Merujuk pada Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada penjelasan itu dapat diambil simpulan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur cara yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai sesuai dengan tingkat keperluan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat mendapatkan upah yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan beban kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk bagian standar upah minimum. Formatnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini yaitu pembayaran bagus secara segera maupun tidak untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tidak dipakai lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar upah regional yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin referensi tersebut berdasarkan keperluan hidup sesuai.
Hukuman, jikalau terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar upah kepada pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat melaksanakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya sudah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya instansi tersebut cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh kepada hukum.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial. 
Ketentuan hukum tersebut dalam upaya ini nantinya akan via sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan diplomasi bipartit jikalau selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan kepada pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beraneka sisi hingga ketentuan pelegalan standar gaji tersebut. semoga info ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,