Berita Seputar Dunia Kerja - Daftar UMK Manggarai Tahun 2021/2022
Berita Seputar Dunia Kerja - Daftar UMK Manggarai Tahun 2021/2022
Bicara tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Berita Seputar Dunia Kerja - Daftar UMK Manggarai Tahun 2021/2022 seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Rentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang wajib diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan menetapkan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup sesuai, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Bila dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Bila berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Keperluan Hidup Layak (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Melainkan sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa nilai penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang wajib Anda ketahui, yakni seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang senantiasa digalakkan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran tertentu untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Mengenai pemastian UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada beragam jenis perihal serta argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara berkenaan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau eksekutor usaha, tentu saja Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pengertian dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk memastikan supaya para buruh menerima upah sebagai pendapatan yang layak.
Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.
Menurut penjelasan itu dapat diambil rumusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau dasar dalam pemastian besaran upah, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.
Setelah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja memegang metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan bayaran kepada para pegawai sesuai dengan tingkat keperluan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan bayaran yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan beban kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua wujud tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Wujudnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini yakni pembayaran bagus secara segera maupun tidak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tidak digunakan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan semacam itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala bayaran sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan tersebut berdasarkan keperluan hidup sesuai.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tidak kapabel membayar bayaran kepada pekerja diselesaikan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya telah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi tersebut kapabel memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk kepada peraturan.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial.
Ketetapan peraturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melewati beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Wujudnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang dikasih pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan semacam itu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi sampai ketetapan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment